Trubus Ungkap 3 Fakta Bahwa Rumah DP 0 Persen Cenderung Membohongi Publik

Posted on

Lahiya – Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta pada Kamis (18/1/2018) meresmikan ground breaking pembangunan hunian uang muka (down payment) atau DP 0 Rupiah yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Kamis (18/1/2018). Program DP 0 rupiah ini merupakan rumah susun sederhana yang dibangun di lahan dengan luas sekitar 1,4 hektar miliki Pemprov DKI Jakarta.

Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti (Usakti) menggarisbawahi 3 cacat dalam program yang diunggul-unggulkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam kampanye saat proses Pilkada beberapa waktu yang lalu. Dilansir dari Tribunnews.com, berikut ini faktanya,

#1. Tidak Memiliki Payung Hukum

Berdasarkan keterangan Trubus, program Anies itu semestinya memiliki payung hukum yang sah, baik itu Perda ataupun juga Pergub. Ia menjelaskan lebih lanjut jika aturan hukum yang dimaksud misalnya saja menyangkut mekanisme dan prosedur pembangunan, skema pembayaran ataupun juga pembiayaan yang berasal dari APBD DKI Jakarta.

Baca jug: Subhanalloh, Usai Bantu Palestina Kini Opick Gelar Konser Amal untuk Dirikan Pesantren Pertama di Amerika

Terlebih lagi, hal tersebut diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 menegnai Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit ataupun juga Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Dan itu berarti, kata Trubus, Pemprov DKI Jakarta haruslah memiliki aturan tersendiri mengenai Rumah Susun DP Nol Rupiah.

#2. UMR DKI Hanya Rp 3,6 Juta Per Bulan

Dalam pernyataanya, Trubus juga mengingatkan jika UMR Jakarta hanyalah sebesar Rp 3,6 Juta saja per bulan. Sehingga, papar Trubus, jika bunga 7 persen, untuk mendapatkan Rusunami dengan luas 21 meter persegi harganya Rp 187 juta.

Dengan kata lain, seseorang yang bergaji Rp 7 juta harus mencicil setidaknya 15 tahun dengan angsuran bulanan yang harus dibayar sebesar Rp 2,1 juta. Dan jika dicicil dalam tenggang 10 tahun, maka harus membayar Rp 2,6 juta setiap bulannya. Tapi, kalau seharga Rp 320 juta dengan tipe 36 cicilan selama 15 tahun menjadi Rp 3,64 juta.

“Dengan demikian apakah dengan UMR Rp 3,6 juta per bulan, seseorang mampu untuk membeli rusun tersebut, meski dp nol persen?” kata Trubus.

Baca juga: Keceplosan Bahas Masalah Ini, Warganet Curiga Irish Bella dan Giornino Pernah Tidur Bareng

#3. Cenderung Melakukan Pembohongan Publik

Dengan fakta-fakta yang ditemukannya, Trubus menganggap jika kebijakan Rusun DP 0 Rupaih itu cenderung membohongi publik. Karena akhirnya masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk membelinya meskipun dengan iming-iming cicilan ringan dan bunga yang rendah. Dan jika nantinya masyarakat gagal untuk melunasi cicilan, siapa yang akan menanggung?

Maka dari itulah Trubus khawatir jika nantinya masyarakat yang bakal dirugikan. Apalagi masa Jabatan Gubenur hanya 5 tahun saja. Karena saat Gubenur berganti, dikhawatirkan kebijakan juga akan berganti.

Penampakan Rumah DP 0 Rupiah

Yorry C Pinontoan, Direktur Utama PD Pembangunan Saranan Jaya menyebutkan jika rumah DP 0 Persen itu nanti bakal tersedia 2 tower, pembangunan sendiri diperkirakan akan memakan waktu 1,5 tahun. Tahap petama, dibangun tower dengan unit 703 dan Kontraktor pembangunan sendiri adalah Totalindo Tbk.

Baca juga: Kasus Penyiraman Novel Baswedan, Polisi Bakal Panggil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah

“Terdiri dari 513 tipe 36 dengan harga Rp 320 juta dan 195 unit tipe 21 dengan harga Rp 185 juta,” katanya, dikutip di Liputan6.com

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan