Home Nasional Uber itu Turunan E-Commerce, Legalitas Bukan Satu-Satunya Legitimasi | @ReneCC

Uber itu Turunan E-Commerce, Legalitas Bukan Satu-Satunya Legitimasi | @ReneCC

SHARE

Teman-teman, izin berbagi rangkaian tweet menyoal polemik aktivitas Uber di Jakarta yang berujung pada penangkapan staf atau mobil atau pengemudi.

Oleh beberapa pihak, peristiwa ini justru dipolitisasi jadi Uber vs Ahok  atau  Ridwan Kamil. Saya pikir itu tidak pas. Apresiasi saya buat kawan-kawan yang telah beropini soal ini dengan elegan dan jelas, salah satunya @TemanAhok 🙂

Supaya clear saya jelaskan beberapa hal. Saya hanya sesekali pakai Uber, bukan akun bayaran Uber dan tidak kenal Uber atau karyawannya. Saya pendukung @basuki_btp untuk melanjutkan kerja sebagai DKI1 – dan masih mendukung Ahok walaupun berbeda pendapat soal ini.

Uber dilarang? Hampir semua yang setuju mendasarkan pada aspek legalitas Uber di Indonesia yang masih belum jelas. Tanpa legalitas artinya tidak bayar pajak, tidak ada jaminan jika nanti berperkara dengan siapapun dst.

Baca juga: Ini Alasan Uber Dilarang Ahok | @temanAhok

Saya sendiri berpendapat legalitas bukan satu-satunya legitimasi. Uber dan sejenisnya adalah turunan ecommerce. Beberapa pakar menyebutnya sebagai Shared Economy.

Karakteristik utama adalah produk atau jasa didorong untuk bergerak cepat tanpa harus melalui perantara dan difasilitasi oleh marketing platform. Marketing platform terbaik akan unggul saat mereka menawarkan teknologi, kemudahan bagi konsumen dan kunci kendali pada konsumen.

The ability to let consumers  atau  users to be in control is the key to market legitimacy. Pengguna platform Uber menikmati banyak kemudahan dan pegang kendali dibandingkan pengguna taksi biasa.
Penting untuk dipahami bahwa Uber menjual kursi, bukan brand taksi.

Dalam konteks serupa, Airbnb menjual kamar, bukan brand hotel. Sehingga tidak tepat menyamakan marketing platform dengan pemilik brand – walaupun kehadirannya pasti disruptive.

Pelaku usaha dan pemerintah (baca: regulator) wajib memahami realitas baru ini. Kehadiran marketing platform membuat pasar jadi lebih efisien, menguntungkan konsumen dan menjadi basis ekonomi biaya murah.

loading...

Pemain lama pasti meradang dan melawan. Taksi kuning di NYC turun drastis sejak kehadiran Uber dan sejenisnya.

taksi uber dan taksi kuning di amerika

Airbnb, Uber, Gojek memunculkan kelas masyarakat baru yang independen, paham teknologi dan berdaya.

Tulisan terkait soal inovasi disruptif bisa dibaca disini.

Kenapa banyak supir taksi beralih jadi pengemudi Gojek atau Uber? Silahkan selidiki sendiri perbandingan manfaat yang mereka terima.

Mereka adalah kelompok baru dalam masyarakat yang tidak bergantung pada gaji dari korporasi. Dan ini KEREN. Dan negara akan sangat terbantu – bahkan hebat saat memiliki kelas masyarakat seperti ini sebagai basis perekonomian.

Kelebihan pendapatan sama dengan peningkatan disposable income untuk nutrisi lebih baik untuk keluarga, pendidikan anak dst. Dan mereka mencapainya tanpa harus melalui pergesekan hebat seperti demo buruh dll 🙂

Marketing platform pasti turut menggerakkan roda perekonomian. Terlebih saat yang paling dibutuhkan Indonesia seperti sekarang. Melarang kehadiran marketing platform atas dasar legalitas semata sama dengan pesan buruk untuk pasar secara keseluruhan.

Piranti hukum yang tersedia sekarang, BELUM – dan tidak akan cukup cepat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar. Seperti telah terbukti pada masa-masa sebelum ini, aspek legal selalu terlambat dan hadir belakangan. Oh, setahu saya, Uber bukan tidak punya legalitas, namun berdiri sebagai kantor perwakilan di Indonesia sama seperti FB, BB dll.

Kehadiran Uber di Indonesia seharusnya juga telah melalui kajian yang menyebut ketiadaan hukum yang secara tegas melarang mereka. Opini pribadi, lngkah yang telah ditempuh dengan menangkap dan mempersulit marketing platform saa dengan mengirimkan sinyal salah pada saat salah.

Sejujurnya, Uber yang telah terbiasa berperkara bisa jadi justru diuntungkan dengan langkah penangkapan tempo hari. Uber menempatkan diri sebagai korban kekuasaan dan minta dukungan para pengguna dan publik. And they’ve got this.

Buat regulator, ada baiknya untuk bisa menahan diri. AS tidak menetapkan pajak ecommerce selama 15 tahun bagi para pemainnya. Dan jika memang belum diatur secara jelas, tidak perlu menggunakan interpretasi tempoe doeloe 🙂

Lagipula kalau untuk mulai berusaha di Indonesia bukankah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Dan, kalaupun salah ya kasih tahu dulu salahnya apa, tanpa harus menangkap. Itu menakutkan.

Hal buruk lain dari kejadian ini adalah persepsi yang muncul saat pemain lama didukung oleh penguasa  atau  regulator. Posisi Ahok  atau  Ridwan Kamil atau siapapun di pemerintahan pasti sulit. Justru disini butuh kemampuan menahan diri.

In the absence of the law, there is consciousness for the greater good of society

Last one, semoga urusan cepat beres. Kehadiran marketing platform sangat penting untuk tumbuh kembang bangsa di abad 21

*Kultwit Rene Suhardono [email protected]  14/09/2015

SHARE