Usai RKUHP Disahkan, Fahri  Hamzah Minta KPK Dibubarkan

Posted on

Lahiya – Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua DPR RI ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan usai pengesahan Rancangan KUHP (RKUHP). Fahri menginginkan agar seluruh hukum yang ada dirujuk berdasarkan KUHP.

“Begitu KUHP disahkan, KPK kalau bisa enggak ada lagi, pakai KUHP saja,” tukas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/01/2018). Demikian sebagaimana dilansir dari reportase News.MetroTVNews.com.

Hukum Terlalu Beragam

Fahri melanjutkan, hukum di Indonesia terlalu beragam. Dan menurutnya, hal itu tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ini sekarang kan ada macam-macam, ada di KPK, di Kejaksaan. Di dunia namanya criminal code itu hanya satu buku, jangan ada buku lain. Terlalu banyak buku kita ini, buku mana yang kita baca, stres nanti bangsa kita ini. Sudahlah tutup (KPK), KUHP menutup yang lain-lain,” tandasnya.

Baca juga: Sultan Brunei Laporkan Akun yang Cemarkan Nama Baiknya ke Polda Metro

Fahri melontarkan pernyataan ini saat ditanya mengenai keinginan KPK dalam penanganan kasus korupsi sektor swasta. Seperti diketahui, saat ini DPR dan pemerintah tengah merevisi KUHP. Salah satu poinnya adalah pasal mengenai korupsi di sektor swasta akan diatur dalam RKUHP. Dengan demikian, korupsi sektor swasta bisa dijerat pidana.

Wewenang Polri dan Kejagung

Arsul Sani selaku Anggota Panitia Kerja fraksi PPP memastikan, kewenangan mengusut korupsi sektor swasta ini akan diberikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung.

“Hanya polisi dan kejaksaan karena kalau KPK itu sekarang mengatur tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara,” imbuh Arsul.

Di lain pihak, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif tak sepakat jika penanganan korupsi di sektor swasta hanya diberikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung. Ia menilai hal tersebut merupakan kesalahan berpikir.

“Karena tidak ada alasan filosofi, sosial, atau legal yang dapat membenarkan hal tersebut,” tegas Syarif.

KPK Ingin Diberi Kewenangan

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengapresiasi niatan korupsi sektor swasta yang akan jadi bagian tindak pidana korupsi. Syarif menginginkan agar KPK diberi kewenangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menangani korupsi sektor swasta.

“Dalam  KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi yang termuat dalam KUHP,” ujar Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (19/01/2018), seperti dilansir dari Kompas.com.

Menurut penilaiannya, masuknya korupsi sektor swasta dalam tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan kemajuan. Sebab, itu berarti perilaku korupsi sektor swasta bisa juga dijerat sanksi pidana. Wacana tersebut juga sesuai dengan konvensi antikorupsi.

Baca juga: Lagi, KPK Kembali Panggil Zumi Zola Untuk Dalami Dugaan Suap RAPD Jambi

Namun, Syarif tak sepakat jika penanganannya hanya diberikan pada Polri dan Kejaksaan Agung. Syarif. Menurutnya, lembaga anti-korupsi di negara lain sudah bisa melakukan penyidikan korupsi sektor swasta.

“KUHP Indonesia nanti akan jadi bahan tertawaan karena KPK dilarang menyidik dan menuntut korupsi sektor swasta,” tandasnya kemudian.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan