Waduh! Kemendagri Suruh Anies Tiru Ahok. Soal Apa?

Posted on

Lahiya – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meniru gaya Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dalam hal penggajian Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Seperti diwartakan portal tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.

“Biar menggunakan biaya penunjang operasionalnya kepala daerah saja untuk TGUPP,” ujar Syarifuddin.

Sebelumnya, Kemendagri mencoret anggaran TGUPP DKI Jakarta di Raperda APBD DKI 2018. Anies sendiri membuat pos anggaran tersendiri dalam APBD untuk menggaji TGUPP bentukannya.

Padahal, menutu Syarifuddin, TGUPP tak sepatutnya dibebankan pada APBD DKI dengan membuat pos anggaran tersendiri. Alasannya karena TGUPP merupakan tim khusus yang bertugas untuk membantu gubernur dan wakil gubernur.

“Masak menggunakan anggaran APBD untuk penunjang kerja gubernur – wagub. Jadi jangan bebani APBD,” terang Syarifuddin.

Baca Juga: Penataan Tanah Abang, Sandiaga Ditawari Investor Asing

Apabila tidak dijadikan satu tim, lanjut Syarifuddin, dana TGUPP sebaiknya dimasukkan ke dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Pada intinya, Kemendagri meminta agar anggaran TGUPP itu dirasionalkan.

“Kami juga minta dianggarkan di masing – masing SKPD terkait. Contoh, kalau butuh ahli tata kota, ya taruh di Dinas Tata Kota. Kayak begitu,” pungkas Syarifuddin.

Sebagaimana diketahui, ketika Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia tidak membebankan penggajian TGUPP ke dalam APBD. Melainkan ia membayar TGUPP dari dana operasional gubernur.

Masih dilansir dari tribunnews.com, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Reza Hariyadi, berharap Anies-Sandi mematuhi hasil evaluasi Kemendagri terkait TGUPP. Ia menyebut, tak ada ruang bagi Anies untuk mengesampingkan hasil evaluasi Kemendagri soal pencoretan nomenklatur TGUPP yang menyedot APBD Rp 28.572 miliar itu.

“Kemendagri memang punya fungsi menyelaraskan segala peraturan di tingkat propinsi dengan Undang-Undang yang berlaku,” kata Reza.

Terkait dengan alasan pencoretan pos anggaran untuk TGUPP, Reza berpendapat bahwa hal itu menyangkut dengan kredibilitas pemerintahan serta menghindari asumsi politik bahwa TGUPP era Anies-Sandi muncul karena pertimbangan akomodasi politik.

“Kalau sudah begitu kan menyebabkan pemborosan anggaran. Jadi TGUPP itu barang haram di era Anies-Sandi,” tandasnya.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan