Waduh! Menyoal RUU Miras, Delapan Parpol Sudah Sepakat Alkohol Dijual Bebas. Siapa Saja?

Posted on

Lahiya – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan menjelaskan perkembangan terbaru terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Miras di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana salah satunya membahas larangan minuman beralkohol.

Hingga saat ini setidaknya delapan fraksi di DPR menyetujui minuman keras (miras) dijual bebas di warung-warung, jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Tanwir Aisyiah di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mulyorejo, Surabaya Sabtu (20/1), dilansir dari Viva.co.id.

“Di DPR, mayoritas setuju miras (minuman keras) masuk warung-warung. Ibu-ibu bisa bayangkan kalau miras masuk warung. Sudah delaman (fraksi) yang setuju,” jelas Zulkifli yang lebih lanjut menolak menyebutkan siapa saja delapan partai tersebut, dikutip dari laman Viva.co.id, Sabtu (20/1/2018).

Terkait hal tersebut, Zulkifli menegaskan jika partainya, PAN, jelas-jelas akan dengan tegas menolak penjualan minuman yang mengandung alkohol secara bebas, terlebih dengan memasukkannya ke warung-warung.

Baca Juga: Tewas Tertembak Brimob di Bogor, Benarkah Fernando Wowor adalah Orang Terdekat Prabowo Subianto?

“Sudah delapan partai yang setuju (Miras dijual di warung-warung), mudah-mudahan berubah. Enggak tahu saya (partai apa saya yang menyetujui) yang pasti PAN nolak. Yang lain urusan partai lain,” tuturnya, dikutip Republika.co.id, Sabtu (20/1/2018).

Lebih lanjut, Zulkifli menyatakan langkah tegas harus diambil untuk menolak peredaran minuman keras. Pasalnya hal tersebut akan membawa dampak dan pengaruh negatif terhadap ketahanan nasional karena menyangkut masa depan para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa.

Zulkifli menambahkan, banyaknya kasus karena mengkonsumsi miras tak jauh berbeda dengan kasus penggunaan obat-obat terlarang, seperti narkoba. Ada setidaknya puluhan nyawa melayang gara-gara benda haram tersebut. Itulah sebabnya partainya tegas menolak peredaran miras secara bebas.

Baca Juga: Nah Lo! Diduga Pakai Jajaran Gelar dari Ijazah Palsu, Peradi Telusuri Kebenaran Titel Fredrich Yunadi

“Soal miras itu harus kita tolak tegas. Di negara maju model Amerika saja itu diatur ketat, dibatasi. Ini menyangkut masyarakat Indonesia, menyangkut ketahanan nasional, menyangkut anak-anak kita. Miras betul-betul harus diatur dengan ketat karena berbahaya,” pungkasnya.

RUU LMB atau Antimiras sudah bergulir sejak 2013 silam, namun hingga kini tak diketahui jelas seperti apa dan bagaimana perkembangannya di DPR RI. Di Surabaya sendiri, Rancangan Perda Antimiras yang pernah dibahas di DPRD setempat dua tahun lalu sempat menimbulkan perdebatan terutama poin peredarannya.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan